Sengketa Tanah Petani Polombangkeng Utara, Kab. Takallar


1.1 Latar Belakang

Polarisasi masyarakat pedesaan yang susunan kelasnya terdiri atas tuan tanah dan petani penggarap, yang keduanya berada dalam kedudukan yang berkesenjangan. analisa yang paling mendasar terletak pada konsentrasi tanah di sedikit tangan, sedangkan mayoritas petani adalah pekerja pertanian yang tak bertanah. selain itu pula terlihat golongan-golongan yang mempunyai keberpihakaan dalam persengketaan tanah membuat pemberontakan dan aksi-aksi protes dalam perjalanannya.

Selama ciri egilitaris masyarakat desa tetap ada perbedaan kelas akan dikecilkan artinya, tatanan desa yang selalu meninggikan rasa kekeluargaan dalam etika social masyarakat membuat penekanan akan kapitalisme untuk bisa berkembang pesat walau struktur feodalisme mempengaruhi dalam struktur pedesaan tapi tak berpengaruh besar bila mana egilitaris selalu menjadi landasan sang pemimpin desa.

Tapi lain halnya dengan industry yang terus berkembang, menurut Kuntowijoyo Masuknya industry kecil di pedesaan itu memberi dampak besar pada stratifikasi sosila traditional apalagi dengan ancaman kota yang begitu menggiurkan akan bentuk ideal sebuah kerja dengan penghasilan besar. Halayak akan merespon akan modernisasi dengan berbagai bentuk yang mulai mendoktrinisasi pikiran dan membuat desa akan perlahan-lahan mengalami perubahan social, tapi perubahan social itu terjadi seperti segampang membalikan telapak tangan, harus ada orang-orang yang berada dalam lingkaran itu yang mencoba merasionalisasikan lewat unfreze budaya lama biasanya hal ini dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat, agama dan pemuka adat. Dari mereka pun ada yang menolak seperti yang terjadi di Banten di tahun 1888 karena tak mampu melawan kuasa yang begitu besar gerakan-gerakan petani pun bermunculan. Perkumpulan tertutup yang merupakan sarana untuk menyebarkan informasi-informasi.

Hampir sama dengan Kecamatan Polombangkeng Utara di kabupaten Takallar di tahun 2008, Berawal dari sebuah desa kecil di kecamatan Polobangkeng Utara yang begitu damai, kesunyian dan tak adanya listrik membuat desa ini begitu senyap seakan tak berpenghuni.penduduk yang bermata pencarian lewat hasil pertanian ini mulai merasakan kesenjangan apalagi 1971 terjadi kemarau panjang hingga air begitu sulit didapatkan, kegersangan akan desa di tambah dengan kurangnya uang yang beredar membuat ekonomi desa berada pada keterpurukan ditambah lagi pembangunan pada sector social, religi dan ekonomi mandet menjadikan desa ini tersungkur dalam jurang yang panjang hingga kriminalitas begitu meningkat.

Kecamatan Polut adalah perkampungan yang telah dihuni sejak tahun 1961. Ditemukannya kuburan tua di kampung Kunyika dan Kampung Mattallasa menjadi bukti petunjuk bahwa daerah tersebut sudah pernah diduduki dan ditempati oleh manusia. Sekitar tahun 1942, lahan tersebut dikuasai dan digarap oleh masyarakat setempat yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian untuk kelangsungan penghidupan mereka secara turun temurun . Sejak tahun 1960 sebagian besar petani telah terdaftar sebagai pembayar pajak. Hingga 1978 PT. Madu Baru Perusahaan Agri-bisnis milik hamengkubuwono membebaskan lahan dengan ganti rugi sebesar Rp.10,-/M². Pada tahun 1980 PT. Madu Baru mundur dan masyarakat setempat pun mendapatkan pengakuan hak dari pemerintah setempat sebagai legitimasi atas kepemilikan tanah masyarakat. Untuk mendukung hak kepemilikan tanah bagi warga, sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Pokok Agraria (No. 5 tahun 1960) yang menyatakan, barang siapa yang menduduki suatu lahan dan mengolahnya selama 20 tahun lebih maka, sudah berhak mennjadi miliknya dengan mengajukan secara administrasi kepada pemerintah dalam bentuk sertifikat atau bukti lainnya.

Akhirnya angin baru mulai muncul pada awal 1980an kalaborasi perusahaan negara dan swasta terbangun memberikan harapan besar akan kemajuan desa, lewat perjanjian 25 tahun sewa tanah antara 2 perusahaan ini. Tapi pada saat Perusahaan Negara muncul 1980 dibentuk panitia Sembilan yang di gunakan DPRD dari berbagai ahli dalam masalah agraria, politik dan sosial. Hal ini untuk meneliti sekaligus sosialisasi dalam pembentukan perusahaan pemerintah, dalam hal ini pula surat pelepasan hak tanah bagi warga yang menggarap tanah P2 ini dikeluarkan lewat SK Bupati Tingkat II Takalar Tahun 1980 dengan ditetapkan secara sepihak nilai ganti rugi pembebasan lahan untuk masyarakat demi berproduksinya dengan PTP 2425. kareng tembak dan kareng tola sebagai saksi dalam pelepasan ini dari PTP 2425 ke Kepala desa Pa’rampunganta tapi dalam proses pembagiannya ke masyarakat penggarap hanya mendapat ± 70% dari uang ganti rugi pembebasan (disinyalir ada KKN dalam proses pelepasan tanah) hingga menimbulkan protes dan penolakan besar-besaran dari warga. warga setempat hanya menerima ganti rugi lahan sebesar Rp. 60,- /M2.

Tahun 1982 peletakan batu pertama pabrik gula milik pemerintah mulai di bangun dengan nama PTP 2425 proses pembangunan pun berjalan lancar sampai pada tahun 3 mei 1984 produksi pertama Pabrik gula PTP 2425 di lancarkan di sekitar dalam negri lewat DOLOG. Sampai pada tahun 1985-1986 kejayaan PTP 2425 dalam catatan sejarahnya mencapai puncaknya dengan produksi import sampai di jepang dan sebagian Negara asia tenggara akhirnya tahun 1987 lewat pengaruh politik di Parlemen tentang tender akan proyek Pabrik gula ini maka PTP 2425 di gantikan dengan PTP 32 selama 13 tahun. perusahaan swasta gabungan dengan perusahaan milik Negara in tidak mengalami hal yang mencolok tepatnya tahun 2000 perusahaan ini di gantikan lagi lewat fighting tender di pemerintahan oleh PTPN XIV sampai tahun 2008, PTPN XIV mengalami kegagalan berlanjut income menurun masyarakat mulai resah akan pendapatannya di samping itu pula manajemen yang buruk akan pembayaran upah dan bantuan-bantuan pada masyarakat sekitar yang mengindikasikan adanya KKN di dalam Perusahaan gula ini, maka PTPN 14 mulai membuka jalur pada perusahaan swasta lain untuk menanamkan sahamnya PT. Rajawali mulai mengambil alih dengan kontrak 5 tahun dimulai dari tahun 2009.disinilah mulai kisruh tentang sengketa tanah di mulai.

2009 PT. Rajawali mulai berupaya untuk mulai meningkatkan kesetraan lewat perbaikan di berbagai sector tapi kegiatan ini belum di rasakan oleh masyarakat sehingga berbagai protes mulai datang dan pembangunan isu bahwa PTPN 14 telah gagal maka tanah tempat berdirinya perusahaan ini harus segera di kembalikan pada masyarakat yang dulunya pernah menggarap, perjanjian akan 25 tahun kalaborasi perusahaan swasta dan Negara ini dianggap masyarakat sebagai perjanjian mereka dengan perusahaan yang berbunyi “Bila 25 tahun PTP gagal dalam perbaikan kesejatraan masyarakat maka PTP harus angkat kaki dan tanah akan di kembalikan pada masyarakat ”.

Bantuan dari LSM dan front gerakan mahasiswa mulai berdatangan yaitu : WALHI Sul-Sel, Lembaga Bantuan Hukum Makassar (LBH-Makassar). Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Serikat Pekerja Hukum Progresif (SPHP), KONTRA S (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan ), Front Mahasiswa Nasional (FMN), FBS Universitas Negeri Makassar (UNM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perikanan Unhas, BEM MIPA Unhas , SENAT Mahasiswa Ekonomi Unhas, Unit Kegiatan Pers Mahasiswa Unhas (UKPM-UH). beberapa desa mulai terpengaruh dan bersatu dalam perebutan tanah kembali seperti kutipan perjanjian di atas, adapun desa yang ikut ambil andil sesuai urutan dengan radikalisasi akan sengketa tanah ini, yaitu :
1. Tombuseng
2. Kel.paraluara
3. Masamaturu
4. Moncong komba
5. Lantang
6. Barugaya
7. Kampong berru
8. Lassang
9. Parangbaddu

Gerakan-gerakan petani ini dianggap mulai mengancam ksabilitasan Negara puluhan satuan Polisi BRIMOB dan ABRI mulai di turunkan dalam menjaga keamanan di sekitaran Pabrik gula, Aksi demonstrasi di Kantor DPRD, kantor Bupati dan pabrik gula terus berlangsung masyarakat tak gentar sedikitpun walau harus berkorban nyawa demi sebidang tanah yang diperjuangkannya gerakan ini merekan namakan “Forum Rakyat Polombangkeng Bersatu” (FRPB).

1.2 Masalah dan Batasan Masalah

Karena Proses pembebasan lahan yang cacat hukum, karena banyaknya ganti rugi yang tidak sesuai dengan kondisi hidup saat itu dan diputuskan tanpa melibatkan pemilik tanah. Sesuai dengan PERMENDAGRI No. 15 Tahun 1975 dan KEPRES No. 55 Tahun 1993: “Dalam pembebasan tanah tidak dibenarkan adanya paksaan dalam bentukapapun dan oleh siapapun kepada pemegang haknya untuk menyerahkan tanah kepunyaannya dan/atau menerima imbalan yang tidak disetujuinya, karena dia berhak menolaknya. Pembebasan lahan Batal Demi Hukum!”.

Penting juga diketahui. Negara tidak punya hak kepemilikan tanah sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3), berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Negara tidak dapat memilki tanah sebagaimana perseorangan, meskipun Negara dapat menguasai. Prinsip ini ditafsirkan sebagai peran Negara. Berlandaskan dengan hukum ini maka Pemerintahlah yang melanggar hukum. Mempergunakan kekayaan alam tidak untuk kesejahteraan rakyat. Masyarakat benar di depan UUD 1945 sebagi hukum tertinggi Negara Indonesia. Kepemilikan/penguasaan oleh Negara dibenarkan jika untuk kepentingan umum atau fasilitas publik seperti: jalan umum, tempat ibadah, sekolah dan kantor.

Bukti kepemilikan yang dipegang oleh masyarakat berupa: sejarah tanah, Rinci (bukti pembayaran Pajak) dan amplop ganti rugi dari pihak PTPN sejak tahun 1979- 1982. Berdasarkan Pasal 4 UU No. 11 tahun 1959 tentang pajak Hasil Bumi , menyatakan: “Yang wajib bayar pajak hasil bumi adalah mereka yang memilki hak kebendaan atas tanah. Selanjutnya: yang memilki hak kebendaan ialah mereka yang mempunyai hak punya atas tanah, termasuk hak milik, hak gadai dan hak tahunan, sehingga para penggarap tanah tidak merupakan wajib pajak”. Berdasarkan ketentuan pasal 4 UU No. 11 Tahun 1959, berdasarkan fakta tersebut maka, Bukti Pembayaran Pajak Merupakan Bukti kepemilikan Tanah. Sejarah tanah, salah satu bukti kepemilkikan yang diatur dalam aturan Negara (UU. Pokok Agraria No. 5 tahun 1960).

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Pemerintah dalam Persengketaan Tanah di Polobangkeng Utara ?
2. Bagaiman Aksi-aksi Protes petani Polobangkeng Utara ?

1.4 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui Sistem Pengolahan dan kepemilikan Tanah dalam Pertanian lewat UU.
2. Untuk mengetahui Pengaruh pemerintahan dalam masalah sengketa Tanah di polongbangkeng Utara.
3. Untuk mengetahui mengapa Aksi-aksi Protes petani Polobangkeng Utara.

1.5 Manfaat penulisan

Kajian mengenai Sengketa Tanah Petani Polombangkeng Utara 1974-2009 ini diharapkan bermanfaat :
Dapat menambah kepustakaan mengenai penulisan sejarah lokal Kontenporer khususnya sejarah mengenai Sengketa Tanah Petani Polombangkeng Utara 1974-2009 yang belum terlalu mendapat perhatian dalam studi-studi ilmiah.
Dengan adanya kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai peristiwa-peristiwa bersejarah Pada moment Sengketa Tanah Petani Polombangkeng Utara 1974-2009.

1.6 Tinjauan pustaka

Kajian mengenai Sengketa Tanah Petani sudah pernah dilakukan oleh beberapa penulis namun batasan spasialnya kebanyakan di tanah Jawa begitu pula dalam Prosesnya. Seperti halnya pada karya Dr. Kuntowijoyo “Radikalisasi Petani”. Kajiannya hanya dikhususkan pada bagaimana pengaruh politik dan ketegangan Kultural.

Karya lain penulis temukan yang juga berkaitan dengan apa yang akan menjadi kajian penulis ialah mengenai Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo yang berjudul “Pemberontakan petani Banten 1888”. Membahas lebih kepada gerakan-gerakan social dan Pengaruh Agama dalam Pemberontakan Kedua karya tersebut hanyalah merupakan gambaran umum atau garis-garis besar peristiwa dalam Sengketa Tanah Petani.
Dari pemaparan seperti yang telah dijelaskan diatas, maka Sengketa Tanah Petani Polombangkeng Utara 1974-2009 pada saat ini perlu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut sehingga bisa memberikan pemahaman yang utuh mengenai Proses dan Solusi dalam pemecahan kasus yang sudah ±25 tahun menjadi alasan aksi-aksi protesi Sengketa Tanah Petani Polombangkeng Utara di tahun 1974-2009.

1.7 Metodologi Penelitian

Berbicara mengenai sejarah berarti menyangkut segala kejadian dan peristiwa yang telah terjadi. Dalam hal ini, sejarah sebagai peristiwa yang tidak mungkin untuk diamati atau disaksikan lagi sebagaimana wujudnya. Hal ini merupakan tugas seorang sejarawan untuk melakukan rekonstruksi terhadap suatu peristiwa atau kejadian tertentu. Dalam merekonstruksi suatu peristiwa, seorang sejarawan hanyalah melihat jejak-jejak yang ditinggalkan oleh masa lalu itu. Tersedianya sumber-sumber yang berkaitan dengan peristiwa tersebut baik itu berupa sumber lisan, sumber tulisan maupun sumber benda sangatlah mendukung sejarawan dalam upaya mengungkapkan suatu peritiwa yang menjadi kajiannya. Untuk itu diperlukan suatu metode atau cara untuk merekonstruksi masa lalu itu sehingga bisa dihadirkan kembali dalam bentuk karya sejarah sebagai sebuah kisah.

Setiap ilmu mempunyai metode begitu pula halnya dengan ilmu sejarah. Metode tersebut dipergunakan untuk merekonstruksi suatu peristiwa masa lalu yang menjadi objek kajiannya. Metode-metode itu tersusun secara sistematis yang merupakan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh seorang sejarawan dalam menghasilkan suatu karya sejarah yang ilmiah. Dalam penulisan karya ini, penulis mengumpulkan data dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research). Selanjutnya untuk menghasilkan suatu karya sejarah, penulis menggunakan metode sebagaimana yang digunakan dalam penulisan karya-karya sejarah. Adapun tahapan-tahapan dalam metode tersebut meliputi :

1. Heuristik : dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan langsung dengan masalah atau objek penelitian. Dalam karya ini, penulis akan menggunakan sumber-sumber tertulis baik itu sumber primer yang berasal pada zaman itu maupun sumber sekunder yang berasal dari karangan-karangan yang diterbitkan kemudian oleh para sejarawan maupun oleh para pemerhati sejarah. Penulis juga menggunakan metode wawancara dalam mengumpulkan sumber yang berkaitan dengan kajian ini mengingat batasan spasial yang tak terlampau jauh kebelakang (sejarah kontenporer) sehingga para pelaku sejarah masi dapat ditemukan.

2. Kritik sumber : dilakukan setelah mendapatkan data-data seperti yang telah disebutkan diatas. Kritik sumber dilakukan hanya pada kritik intern saja dalam hal ini hanya dilakukan kritik terhadap isi atau materi yang dibicarakan pada sumber tersebut. Kajian ini tidak menggunakan kritik ekstern seperti halnya dalam bidang kajian filologi atau yang lebih spesifik lagi yakni bidang kajian kodikologi karena penulis tidak dibekali dengan pengetahuan untuk mengetahui jenis kertas maupun aksara yang dipakai untuk menuliskan data tersebut khususnya pada sumber-sumber primer yang masih bersifat tradisional.

3. Interpretasi : pada tahapan ini, data yang telah dikritik kemudian disintesiskan berdasarkan pada apa yang menjadi pokok kajian penulis. Data yang diperoleh dari berbagai sumber kemudian dihubungkan satu-sama lain untuk mendapatkan suatu pemaknaan yang utuh mengenai masalah yang menjadi fokus kajian. Pada tahapan ini, data-data yang dianggap tidak relevan maka akan dipisahkan agar tidak mengganggu dalam penyusunan data selanjutnya.

4. Historiografi : merupakan tahapan akhir yang ditempuh setelah melakukan tahapan-tahapan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Pada tahapan ini, penulis kemudian memulai untuk menuliskan data-data yang telah diperoleh dalam bentuk kisah sejarah yang disusun secara kronologis berdasarkan data dan fakta yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Aco dan Uga.15 oktober 2009. Laporan Khusus, bulletin Catatan kaki. UKPM-UH
Kartodiridjo, Prof. Dr. Sartono. 1984. Pemberontakan Petani Banten 1888. Cetakan Pertama. Jakarta : PT Dunia Pustaka Raya.
Kuntowijoya. 2002. Radikalisasi Petani. Cetakan Ketiga. Yogyakarta :Yayasan Bentang Budaya.
Kuntowijoyo, 2003. Metodologi Sejarah. Edisi kedua. Yogyakarta : Tiara Wacana
Kronik perjuangan petani takalar. oktober 2009. Buletin kontinum edisi ke-4
Latief, Juraid Abdul . 2006. Manusia, Filsafat dan Sejarah. Jakarta : PT. Bumi Aksara
Madjid, M. Saleh, Abd. Rahman . 2008. Pengantar Ilmu Sejarah. Makassar : Rayhan Intermedia
Wawancara Dengan :
• Nurdin tula S.sos (kepala desa Pa’rampunganta)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s